JAM TAMBAHAN AUDIT SERTIFIKASI IATF 16949 

JAM TAMBAHAN AUDIT SERTIFIKASI IATF 16949 

Untuk mendukung metodologi penghitungan hari audit berbasis risiko, IATF telah memutuskan agar lembaga sertifikasi memfokuskan lebih banyak waktu pada masalah kinerja yang menimbulkan risiko bagi pelanggan, untuk mendukung persyaratan Peraturan IATF Edisi Selengkapnya »

IATF 16949 MENCAKUP SEMUA SUKU CADANG SERVIS/PENGGANTI

IATF 16949 MENCAKUP SEMUA SUKU CADANG SERVIS/PENGGANTI

Artikel ini menjelaskan terkait perubahan ketentuan perusahaan yang bisa disertifikasi IATF 16949., kami pernah juga memberikan link tulisan yang hampir sama terkait part after market yang manufaktur(pabrik)nya bisa disertifikasi IATF 16949, baca Selengkapnya »

ALASAN DAN KETENTUAN SPECIAL AUDIT SISTEM IATF 16949

ALASAN DAN KETENTUAN SPECIAL AUDIT SISTEM IATF 16949

Lembaga sertifikasi melakukan SPECIAL AUDIT terhadap klien yang disertifikasi untuk: untuk menyelidiki keluhan kinerja sebagai respons terhadap perubahan sistem manajemen mutu klien perubahan signifikan di situs klien; akibat sertifikat yang ditangguhkan untuk Selengkapnya »

BAGAIMANA KOMPETENSI AUDITOR IATF 16949 DARI BADAN SERTIFIKASI KITA?

BAGAIMANA KOMPETENSI AUDITOR IATF 16949 DARI BADAN SERTIFIKASI KITA?

Artikel ini respon dari perubahan Rules for achieving and maintaining IATF Recognition IATF Rules 5th Edition yang nantinya akan menjadi edisi ke-6 Di point perubahan  Rules for achieving and maintaining IATF Recognition IATF Selengkapnya »

INTERNAL AUDIT KURANG PAS KALAU BELUM MENGACU KE ISO 19011,

INTERNAL AUDIT KURANG PAS KALAU BELUM MENGACU KE ISO 19011,

Di pasal 7.23 IATF 16949 tentang Kompetensi Internal Auditor, dinyatakan bahwa HARUS ada proses yang terdokumentasi untuk memverifikasi kompetensi auditor, kemudian dinyatakan lagi lihat ISO 19011. Pertanyaannya bentuk Dokumen yang sesuai referensi Selengkapnya »

PART AFTER MARKET KINI MASUK RUANG LINGKUP SISTEM IATF 16949

PART AFTER MARKET KINI MASUK RUANG LINGKUP SISTEM IATF 16949

The IATF decided to modify the eligibility requirements to include all service/replacement parts. Sebelumnya dalam tulisan kami di link https://www.improvementqhse.com/7-tips-untuk-siap-mempunyai-sistem-iatf-16949/, menyatakan bahwa jenis produk untuk sistem IATF 16949 bukan termasuk SPARE PART, Selengkapnya »

UPDATE CSR GM – PENGALAMAN PIHAK LAIN ADALAH GURU YANG PALING BAIK

UPDATE CSR GM – PENGALAMAN PIHAK LAIN ADALAH GURU YANG PALING BAIK

Mengenai apakah dan konsep CSR, bisa dilihat di link ini: https://www.improvementqhse.com/customer-requirement-cr-dan-customer-specific-requiement-csr-2/ Ketika ada CSR yang berubah, misalkan dari General Motor, pasti perubahan ini disebabkan suatu hal dan tujuannya memperbaiki sistem yang saat Selengkapnya »

BAGAIMANA ASPEK KOMPETENSI BISA BIKIN GAGAL AUDIT?

BAGAIMANA ASPEK KOMPETENSI BISA BIKIN GAGAL AUDIT?

Pembahasan ini diambil dari SI 7.2.1 Automotive Certification Scheme for IATF 16949 Perlu ditetapkan dan dijalankan cara mengidentifikasi pelatihan dan Kesadaran dan pencapaian kompetensi semua pekerja, terutama yang langsung mempengaruhi persyaratan produk dan Selengkapnya »

PAHAMI 4 DOKUMEN (MANUAL) INI DULU DARIPADA GAGAL SERTIFIKASI IATF 16949

PAHAMI 4 DOKUMEN (MANUAL) INI DULU DARIPADA GAGAL SERTIFIKASI IATF 16949

1 RULES FOR ACHIEVING AND MAINTAINING IATF RECOGNITION Beberapa waktu lalu ada calon client kami, yang membuat part untuk kendaraan, dan ingin mendapatkan sertifikasi IATF 16949, kami saat itu diundang untuk presentasi Selengkapnya »

MEMBUAT CONTINGENCY YANG EFEKTIF

MEMBUAT CONTINGENCY YANG EFEKTIF

MEMBUAT CONTINGENCY YANG EFEKTIF PERTANYAAN dari FAQ tentang Contingency Plan (https://www.iatfglobaloversight.org/wp/wp-content/uploads/2022/05/IATF-16949-FAQs_May-2022.pdf) Apa langkah kunci untuk mengembangkan Contingency Plan yang efektif?   JAWAB Perusahaan diharuskan untuk menunjukkan bahwa ia telah dikembangkan dan diimplementasikan Selengkapnya »

 

PENGERTIAN KEBIJAKAN MENURUT SMK3 PP 50:2012

Kebijakan K3 perusahaan perlu memuat aspek kebutuhan perusahaan yang dibutuhkan dalam mengurangi atau menghilangkan masalah atau kerugian karena aspek K3. Sejauh kebijakan K3 di perusahaan berasal dari inputan masalah atau penyebab dominan kerugian perusahaan dan dipahami oleh semua karyawan, maka kebijakan tentu akan menjadi koridor atau rel bagi semua karyawan untuk bertindak. Pemahaman asal-usul adanya kebijakan K3 perusahaan secara benar dalam pelaksanaan dan evaluasinya maka kebijakan akan menjadi salah satu tool untuk perbaikan di perusahaan. Berikut pendapat beberapa ahli mengenai kebijakan:

  • Pendapat Chandler dan Plano dikatakan bahwa, “kebijakan publik adalah pemamfaatan yang strategis terhadap sumberdaya – Sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.
  • Pendapat Woll mengatakan bahwa kebijakan sebagai sejumlah aktifitas organisasi / pemerintah untuk memecahkan masalah di dalam organisasi, perusahaan atau masyarakat.

Agar kebijakan selaras dengan keinginan perusahaan dan memberikan outcome yang besar ke perusahaan, berikut tips kami yang bisa dipertimbangkan:

  • Lakukan gap analisis antara penerapan sistem K3 yang berjalan dengan sistem manajemen K3
  • Lakukan meeting untuk menetapkan kebijakan. Management dan Ka Departemen harus mengadakan rapat untuk penetapan kebijakan, semua isu terhadap perkembangan perusahaan, atau perkembangan persaingan , hambatan / masalah dan peraturan dan perundangan terkait dengan bisnis perusahaan diidentifikasi dalam rapat tersebut.
  • Pastikan inputan aspek inputan kebijakan minimal meliputi:

 

  • Untuk pembuatan kebijakan khusus sifatnya harus dinamis dan bersumber dari kendala/halangan dominan perusahaan atau penerapan menjadi isu global saat ini atau isu di jenis pekerjaan saat ini. Untuk inputan kebijakan khusus diambil terhadap penanganan masalah yang bisa memberikan dampak besar bagi perusahaan. Beberapa kebijakan khusus:
    • Pelarangan Peraturan dan perundangan terkait pekerjaan dalam hal aspek kualitas, K3 dan Lingkungan
    • Perkembangan bisnis dan persaingan
    • Alat dan bahan
    • Sumber Daya Manusia dalam hal keahlian atau kompetensi
    • Aturan/sistem/atau cara kerja
    • Bahaya /aspek lingkungan dominan, bahaya dominan bisa direview dari assesment yang sudah dilakukan perusahaan
    • minum minuman keras di project atau area kerja
    • Pelarangan penggunaan obat terlarang
    • Perlarangan penggunaan obat asupan tanpa resep dokter
    • Pelarangan bekerja di project tanpa ada pemeriksaan dosis radioaktif, kebijakan khusus ini timbul karena seringnya masalah / kerugian perusahaan akibat pekerja di tolak setelah pemeriksaan di project tersebut, sehingga perusahaan harus mengirim ulang pekerja yang lain
    • Pelaksanaan penggunaan min 25% tenaga kerja lokal untuk setiap project yang berjalan. Ini menjadi kebijakan setelah di beberapa tempat project yang berjalan di demo oleh rakyat karena tidak adanya pekerja dari penduduk setempat
  • Setiap point kebijakan yang ada perlu diidentifikasi dan dibuatkan bentuk targetnya
  • Untuk penetapan kebijakan terkait K3 harus dikonsultasikan atau didiskusikan antara perwakilan departemen/karyawan, team P2K3 dan manajemen
  • Kebijakan harus ditandatangani oleh direktur atau manajemen tertinggi
  • Tiap point Kebijakan diturunkan menjadi target yang bisa diukur.
  • Tiap target yang disepakati harus didukung dengan sumberdaya yang ada
  • Tiap target dibuatkan rencana kerjanya (action plan). Satu target minimal mempunyai satu action plan
  • Setiap action plan harus mempunyai satu penanggungjawab dan target waktu penyelesaian. Sifat action plan bisa individu atau kelompok (departemen)
  • Action plan yang disepakati selama meeting manajemen bisa dikembangkan oleh masing-masing departemen
  • Kebijakan, target dan action plan harus disosialisasikan ke :Semua karyawan. Gunakan media safety talk, media pengumuman internal, atau media meeting di perusahaan untuk menyampaikannya. Untuk sosialisasi External, secara berkala kebijakan dikomunikasikan ke vendor. Untuk setiap tamu yang baru kebijakan disampaikan melalui media yang disepakati
  • Semua penanggungjawab harus memastikan semua action plan dilakukan. Pemastian sumberdaya, pemahaman pelaksana, proses pelaksanaan dan pencatatannya harus dipastikan terpenuhi
  • Kebijakan, target dan action plan akan direview secara keseluruhan oleh manajemen / Team P2K3.
  • Evaluasi terhadap kebijakan dilakukan dengan:
    • Apakah kebijakan itu memberikan dampak ke perusahaan?
    • Apakah target terpenuhi?
    • Apakah action plan dipahami dan dilakukan?
  • Pelaksanaan review kebijakan atau target perusahaan harus minimal dihadiri oleh kepala departemen, perwakilan karyawan dan manajemen. Bukti kehadiran dibuktikan dengan tandatangan peserta
  • Hasil koreksi terhadap implementasi kebijakan bisa menjadi inputan untuk update kebijakan di tahun berikutnya

 

Nah bagaimana penetapan kebijakan di perusahaan anda? Sudahkan memberikan inputan? Sudahkah memberikan outcome yang tepat untuk perusahaan?

 

Improvementqhse.com

Open chat
Need Help?
hello, ada yang bisa kami bantu?

oh ya bapak/ibu, kami ada layanan Improvement di Proses, namanya Free Assessment Proses, dilakukan 1-2 hari, cukup dengan mengganti akomodasi Konsultannya saja, tertarik?
1.778 views